| ||||
| Vonis ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), H. Supratman Khalik, meminta terdakwa penipuan dihukum selama 3 tahun penjara. Di persidang kemarin, di hadapan majelis hakim yang diketuai, Susanto, SH beranggotakan Wuryanta, SH, MH dan P. Cokro Hendro, SH, terdakwa mengakui segala perbuatannya. Namun majelis hakim, menilai pengakuan dan penyesalan terdakwa, sebagai hal yang meringankan. Namun yang memberatkan, penipuan yang dilakukan oknum polisi ini telah menimbulkan kerugian puluhan ratusan juta terhadap korban yang jumlahnya lebih dua orang. ‘’Ratusan juta itu bukan uang yang sedikit, semua saksi yang ada dipersidangan mengakui telah menjadi korban penipuan yang kamu lakukan. Kami jatuhkan hukuman 2 tahun penjara, silahkan melakukan upaya hukum lainnya,’’ saran majelis hakim. Menanggapi hukuman yang diberikan, JPU Supratman meminta waktu untuk pikir-pikir agar dikoordinasikan dengan pimpinannya. Sama halnya dengan terdakwa juga belum menyatakan sikap, apakah menerima atau melakukan banding. Sekadar mengingat, Fajri sejak April hingga Desember 2008 dengan dalih untuk menambah modal usaha pengadaan obat dan alat kesehatan, mempengaruhi 5 orang korban yang terbilang masih rekannya. Mereka, Tonga Ansyah menangung kerugianb Rp 350 juta, Refrida Rp 70 juta, Hendri Syahyan Rp 60 juta, Deki Apriansyah Rp 55 juta dan Efril Yanti Rp 100 juta. Dalam meyakinkan korbannya, Fajri mengaku pengadaan tersebut bekerja sama dengan PT. Panca Anugrah Utama dan CV. Jaya Abadi yang memberikan bunga atau deviden sebesar 10 persen sampai 15 persen setiap bulan, bagi pemodal itu. Ternyata uang para korban ini digunakan oleh terdakwa untuk keperluan bisnis lainnya. Yakni jual beli mata uang asing (valas) bekerja sama dengan PT. Millenium Penata dan PT. Solid Gold yang ada di Jakarta.(bro) | ||||
Rabu, 4 November 2009 | 14:11 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (4/11) sore di Gedung MK, Jakarta. Sidang yang menguji Pasal 32 Ayat 1 Huruf c tentang pemberhentian pimpinan KPK secara tetap oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bila menjadi terdakwa ini kemarin telah memutar rekaman dugaan kriminalisasi KPK. Pada sidang kali ini, MK akan mendengarkan dua saksi ahli, yaitu pakar hukum UI Rudi Satrio dan mantan Ketua Komisi Nasional HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara. Dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, tampak di ruang sidang dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Sementara itu, dari pihak pemerintah hadir Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan beberapa pejabat dari Kejaksaan Agung. Saat ini para wartawan dan masyarakat pun telah memadati ruang sidang yang terbuka untuk umum tersebut.
Komentar
Posting Komentar