226 PNS BU Terancam Dicopot

Rabu, 14 Oktober 2009 01:26:55

Dikatakan Kepala BKPPD BU Drs. Lisam Tanawi, jika ada diantara 226 honorer yang belum juga melengkapi berkas hingga hari terakhir, pihaknya tidak segan-segan untuk membatalkan pengangkatan honorer tersebut. Ia juga menerangkan, BKPPD tidak berhak menentukan sikap jika masih ada honorer yang belum melengkapi syarat. Pihaknya hanya memberi rekomendasi ke BKN sebagai gambaran untuk selanjutnya diambil keputusan. “Kami tidak berhak memutuskan kebijakan, tapi bukan tidak mungkin status PNS akan dibatalkan. Makanan yang sudah dimakan saja bisa keluar lagi, apalagi Cuma status,” terang Lisam. Kemarin, merupakan deadline terakhir proses kelengkapan berkas para honorer. Meski belum mengetahui pasti berapa jumlah yang telah melengkapi berkas dari 226 orang tersebut, namun hari ini BKPPD akan menyerahkan berkas tersebut ke BKN untuk segera ditindaklanjuti. “Pokoknya besok kita akan serahkan berkas para honorer yang telah diserahkan kepada kita (BKPPD, red) ke BKN,” kata Lisam. Terkait mencuatnya temuan honorer bermasalah dari BKN, Lisam lagi-lagi tak mengakuinya. Sebaliknya, temuan tersebut dianggap wajar. “Itu cuma masalah kekurangan berkas saja, ya kita lengkapi. Itu hanya masalah biasa, bukan serius,” demikian Lisam. Sekadar mengingatkan, sebanyak 226 eks honorer sempat ketar ketir usai turunnya temuan dari BKN. Isi temuan tersebut, terdapat pembayaran terputus sebanyak 10 orang, honorer non APBD sebanyak 113 orang, tidak adanya SPJ/SPB sebanyak 93 orang dan masalah lainnya sebanyak 10 orang. Temuan ini langsung menuai tanggapan dari Forum Guru Honor (FGH) SMK se BU melalui ketuanya Jhoni Iswanto. FGH mencurigai adanya dugaan praktik kecurangan dalam pengangkatan honorer menjadi PNS tersebut. Pasalnya, setelah terjadi pengangkatan sejak tahun 2005, mengapa baru 2009 kekurangan berkas tersebut diketahui oleh pihak BKPPD, itupun setelah ada audit dari BKN.(qia)